Bagaimana Bernegara Dalam Islam

“Tulisan berikut saya muat ulang tanpa bermaksud mendiskreditkan kelompok tertentu. Saya tuliskan lebih karena pemahaman dan ilmu saya yang sangat dangkal ini setuju dengan uraian di dalamnya. Setidaknya, ilmu penulisnya jauh lebih tinggi dibanding saya yang mengecap pendidikan agama formal dari SD sampai SMA yang hanya 2 jam seminggu itu.  Karenanya, tidak saya kurangi atau tambahi satu huruf pun dari tulisan tersebut.  Penulisnya adalah KH. Hasyim Muzadi. Tidak akan saya sebutkan biografi maupun profil kemumpunian beliau dalam pemahaman ilmu agama dan organisasi, karena bisa-bisa melenceng ke arah golongan juga”.

Sebuah tulisan sederhana yang bernuansa politis sekaligus agamis menyoal pihak yang ‘ngotot’ dibentuknya ‘negara Islam’ vs pihak yang ngotot bernegara Pancasila. Berikut tulisannya:

BENTUK NEGARA BUKAN PERINTAH AGAMA

Saya akan menerangkan bagaimana pola Rasulullah dalam mengatur kehidupan ummat Islam di Madinah. Hal ini perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini ada yang ngotot ingin membentuk Negara Islam, Negara Khilafah. Ada juga yang ngotot dengan Negara Pancasila. Bagaimana kalau ditinjau dari perjalanan Nabi Muhammad SAW.

Dua tahun sebelum wafatnya, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara ummat Islam dengan pemeluk agama-agama yang lain. Ada kelompok Yahudi, Nasrani, shobiin (agama local). Kalau di Indonesia seperti aliran kejawen. Rasulullah SAW juga melakukan perjanjian itu dengan suku-suku yang ada di Madinah.
Perjanjian itu bernama Perjanjian Hudaibiyah. Hasil dari perjanjian ini disebut Piagam Madinah (Miitsaqul Madinah). Piagam Madinah ini mengatur hubungan kemasyarakatan menurut ajaran Islam dan mengatur hubungan ummat Islam dengan Negara. Piagam ini meliputi 47 pasal. Ke 47 pasal ini dikelompokkan dalam beberapa tema.

Pertama

Hubungan sesama ummat Islam. Semua ummat Islam, meskipun terdiri dari beberapa suku harus ada tafahum (kesefahaman). Kalau masih ada perbedaan pendapat di dalam Islam disebut khilafiyah. Khilafiyah merupakan sebuah pilihan. Siapa memilih apa, tergantung ummat Islam sendiri. Ummat Islam tidak perlu ta’arudh (gegeran). Perbedaan itu boleh, sedang pertikaian itu tidak boleh. Dalam bingkai ukhuwah islamiyah ini berlaku kaidah, lanaa a’maaluna walakum a’malukum (bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu).

Kedua

Hubungan kelompok ummat Islam yang mayoritas dengan non Muslim. Untuk urusan keimanan dan ibadah (syariah) masing-masing menggunakan agamanya sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur-campur. Sebelumnya, sempat ada peristiwa tawar menawar. Kalau hari Jum’at, ummat Yahudi ikut jum’atan. Tapi kalau hari Sabtu ummat Islam ikut beribadah bersama Yahudi. Ajakan ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Negara Islam tidak diwajibkan, tapi amaliyah Islam diwajibkan kepada setiap ummat Islam. Lha, kalau ummat Islam baru diterima amalnya kalau sudah membuat Negara Islam, ya kasihan ummat Islam yang ada di Negara-negara non muslim, seperti di Jepang, di Eropa, dan sebagainya. Tetapi dalam Piagam Madinah, hak-hak mereka sebagai warga Negara disamakan dengan ummat Islam. Gampangannya, mereka semua diberi KTP. Hak kewarganegaraannya, hak keselamatan, hak perlindungan, hak pendidikan, dan hak-hak yang lainnya diberikan. Jadi, dalam akidah dan syariah sendiri-sendiri, tapi dalam sosial kemasyarakatan mereka hidup bersama. Seluruh warga Madinah harus punya perasaan sama-sama orang Madinah. Jadi ada rasa kebangsaan. Dari suku-suku itu bersatu untuk saling mengenal dalam satu bingkai kebangsaan. Dan kalau ada serangan dari luar Madinah, maka dianggap musuh bersama. Nah, ini dalam ilmu ketatanegaraan modern disebut Nasionalisme. Kewaspadaan terhadap persatuan dan serangan dari luar. Rasulullah SAW selalu mengingatkan agar tidak mengkhianati perjanjian dan kesepakatan. Ini memberi pelajaran bahwa Negara harus selalu waspada. Karena dari luar ada pihak yang bisa menyerang. Dari dalam ada kecenderungan pertikaian antar kelompok.

Saat ini di Indonesia muncul faham pluralisme, banyak jadi satu (unity of diversity). Pluralisme ini boleh dalam hubungan sosial, tapi pluralism tidak boleh dalam akidah dan ibadah. Berarti ini adalah bibit dari Islam yang rahmatan lil alamiin. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali kamu menjaddi rahmat bagi seluruh alam. Kalau seluruh alam, bukan manusia saja, tapi menyangkut semua alam-alam yang lain di luar manusia. Jadi, bukan hanya rahmatan lil muslimiin. Kalau Islam ditegakkan, maka alam ini akan selamat. Islam seperti payung. Kalau ditegakkan, maka yang dilindungi bukan hanya tiang payung saja, tapi di sekelilingnya juga terlindungi.
Para Walisongo saat menyebarkan Islam di Indonesia meniru teladan Rasulullah SAW. Saat menyebarkan Islam, tidak ada candi ataupun gereja yang dirobohkan. Tetap dibiarkan. Karena candi misalnya, tempat itu dijadikan tempat ibadah ya bagi mereka yang beragama Hindu saja. Bagi ummat yang lain bisa jadi tempat rekreasi. Dalam Piagam Madinah tidak ada perintah tentang pembentukan Negara. Apa itu Negara kerajaan, Negara agama, Negara republik dan sebagainya. Nah, terbukti, di kemudian hari bentuk Negara itu bermacam-macam. Nah yang penting ajaran yang dibawa Rasulullah SAW diterapkan dalam Negara itu apapun bentuk negaranya. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, kepemimpinan ummat Islam dilanjutkan oleh para khalifah. Kekhalifahan itu hanya berumur 30 tahun. Selanjutnya, Negara berbentuk dinasti kerajaan. Bentuk Negara itu sifatnya ijtihadi, bukan wahyu. Ijtihadi itu sesuai hasil pemikiran pada saat tertentu. Pada tahun 1945, saat Indonesia mengumandangkan kemerdekaan, para pendiri Negara mencari bentuk Negara. Karena agama di Indonesia itu bermacam-macam dan semangatnya mendirikan Negara Republik Indonesia, dengan konsep Negara bangsa, untuk mencari titik temunya yang berupa kesepakatan maka berdirilah Indonesia dengan dasar Negara Pancasila, yang masuk Negara makna atau ajaran Islam. Tidak harus dengan stempel Islam. Kalau dipaksakan dengan stempelnya maka yang punya stempel lain tidak mau masuk. Nah, kita kan butuh stempel, untuk mengetahui mana yang halal dan yang haram dan sebagainya. Nah, stempelnya ada di organisasi. Ada Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi bukan stempel Negara.

(Dimuat di buletin Media Ummat)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s